This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.
Profil 2016-12-21T13:18:42+00:00

Kata Sambutan

Patung_lowsizeAssalamu’alaikum Wr.Wb

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena Pemerintah Kota Madiun dapat bergabung sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Timur. Sebagai wahana informasi hukum kami berharap semoga Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ini mampu memberikan serta menyajikan produk-produk hukum yang dapat diakses dengan mudah, cepat dan akurat baik oleh sesama anggota jaringan maupun oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Dengan adanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ini, penyebarluasan informasi hukum tentang produk-produk hukum dari Pemerintah Kota Madiun dapat terselenggara dan berjalan dengan lancar sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Akhirnya saran dan masukan selalu kami harapkan dari pengunjung dan anggota jaringan lainnya demi peningkatan kualitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Madiun.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

KEPALA BAGIAN HUKUM
BUDI WIBOWO, SH

STRUKTUR ORGANISASI

HIERARKY-MADIUN

VISI BAGIAN HUKUM

Terwujudnya kepastian hukum penyusunan Peraturan Daerah, Informasi Hukum dan Bantuan Hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

MISI BAGIAN HUKUM

Mewujudkan peningkatan kualitas produk hukum dan penataan peraturan perundang-undangan;

Mewujudkan penegakan Peraturan Daerah serta penyelesaian sengketa hukum;

Penyebarluasan informasi hukum yang terarah.